Penulis: Ahmad Endang Warsito, S.E (Aktivis Masyarakat)
Politik dan uang nampaknya menjadi sesuatu yang tak terpisahkan. Meski wacana pemilu bersih terus digaungkan di seminar-seminar dan dialog publik menjelang kontestasi politik 2024, masih banyak PR yang tentunya harus dikerjakan oleh pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk mencapai cita-cita tersebut.
Politik uang (money politic) menjadi hal lumrah di kalangan masyarakat Indonesia. Bukan belakangan ini saja hal tersebut terjadi, pada masa kolonial pun para penjajah biasa mengimingi para pejabat pribumi untuk melanggengkan kolonialisme.
Pada peristiwa lengsernya Soekarno yang digantikan oleh Soeharto, beberapa aktivis yang cukup vokal pada masa itu pun tergiur dengan tawaran-tawaran Soeharto sehingga menggadaikan idealismenya pada tahta dan kekuasaan.
Kini politik dengan sistem one man one vote mengubah pola menjanjikan sesuatu menjadi menawarkan uang untuk memilih seseorang, baik caleg ataupun capres. Masyarakat yang terbiasa akan hal tersebut kemudian kurang mengerti bagaimana sistem politik bekerja, tentunya akan terjebak dalam situasi transaksional. Feedback jangka pendek akan menjadi pilihan paling logis di masyarakat, terutama masyarakat berekonomi menengah ke bawah yang seringkali berurusan dengan kebutuhan ekonomi.
Politisi yang sadar atas transaksi tersebut tentunya akan acuh tentang kepentingan masyarakat, sebab mereka merasa telah melunasinya di awal. Kepentingan pemodal lah yang menjadi prioritas. Para legislatif bakal sibuk dengan peraturan daerah dan undang-undang ‘titipan’ tuan dan puan yang punya uang.
Politik uang tentunya merusak tatanan demokrasi dan menurunkan harkat martabat manusia. Karena bisa dibilang politik uang adalah salah satu bentuk pembodohan rakyat.
Lalu yang menjadi pertanyan bagaimana cara menghentikan politik uang dalam pemilu? Bisakah politik uang dalam pemilu itu dihentikan?
Berdasarkan akumulasi pengetahuan penulis, belum ada cara yang efektif untuk menjerat para pelaku penindak politik uang yang dilakukan baik secara terang-terangan maupun secara terselubung.
Namun kita sebagai masyarakat harus bisa memantau, mencegah dan melaporkan terjadinya politik uang. Kita bayangkan saja dengan uang yang tidak seberapa tersebut apakah sebanding dengan nasib masyarakat lima tahun kedepan. Jika salah memilih wakil dan pemimpin, tentu akan menyusahkan diri sendiri akibat kebijakan yang tak berpihak kepada rakyat.
