Jakarta – Bupati Way Kanan H. Raden Adipati Surya, S.H., M.M Menerima Penghargaan dari Menteri Keuangan RI Kepada Pemerintah Kabupaten Way Kanan atas Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Minimal 10x Berturut-turut Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Penghargaan tersebut diterima Bupati Adipati pada Puncak Acara Rakernas Akuntasi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022, di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan RI, Jakarta, Pada Kamis (22/09/2022).
Diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan telah menerima raihan Opini WTP atas laporan keuangan Pemerintah dearah sebanyak 12 kali berturut-turut sejak tahun 2012 sampai dengan 2021 dari Kementerian Keuangan RI.
Rakernas Akuntansi tahun ini digelar sebagai upaya mewujudkan akuntabilitas dan keuangan negara. Adapun tema Rakernas tahun ini yakni “Mengawal Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja untuk Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat”.
Dalam sambutannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengapresiasi para menteri, pimpinan lembaga negara, dan kepala daerah yang telah menyampaikan laporan keuangan dengan baik. Hal itu merupakan sebagai bagian dari komitmen nyata transparansi akuntabilitas publik.
“Dua tahun lalu bukan tahun yang biasa, dimana ada krisis kemanusiaan dan kesehatan akibat pandemi Covid-19. Saya menyampaikan apresiasi kepada para menteri dan pimpinan lembaga serta pemerintah daerah yang menggunakan anggaran secara fleksibel dan responsif, namun tetap akuntabel dan transparan,” ucap Sri Mulyani.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai kalau Indonesia ternyata lebih baik dari negara di ASEAN dan bahkan negara G20 sekalipun. Pernyataan ini berdasarkan prestasi yang dicapai Indonesia pasca pandemi.
Sebelumnya, Dirjen Perbendaharaan Kemenkau RI, Dr. Hadyanto, S.H.,LLM dalam laporannya mengatakan bahwa Pemberian Penghargaan di berikan kepada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memberikan apresiasi dan Penghargaan Tertinggi atas upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Kinerja Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah, serta untuk memberikan dorongan dan dukungan kepada Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan akuntabilitas keuangan Negara dan Daerah, dan juga memberikan arahan untuk terus meningkatkan fungsi dan dampak, manfaat keuangan Negara dan Daerah termanfaatkan sebesar-besarnya kepada masyarakat.di tutup (zainal/aria)
