Pesawaran – Kirab Pemilu ku Sayang PPS Ku malang mungkin kalimat ini mewakilkan kesedihan Pihak Penyelenggara di tingkat kelurahan dan desa PPS, bagaimana tidak dibalik gegap gempita menyongsong Pemilu 2024 yang akan dilaksanakan dalam waktu yang sudah tidak lama lagi, berkenaan dengan itu KPU RI melakukan kegiatan KIRAB PEMILU 2024.
Hanya saja yang disayangkan adalah adanya nuansa aroma pungutan di sejumlah PPS dan PPK termasuk adanya pengalihan dana Operasional (OP) yang peruntukannya untuk kegiatan yang dilakukan di tingkat kecamatan ini, sementara saat dimintai keterangannya banyak pihak yang seolah tidak mau bertanggung jawab dengan dalih “Kami Tidak Pernah Memerintahkan”.
Kisah ini berawal dari keluhan pihak PPS yang mempertanyakan hilangnya Dana Operasional (OP), ternyata ramai menjadi perbincangan disaat kegiatan Kirab Pemilu yang dilakukan di Gedung GSG Pemda Pesawaran.
Dalam penelusuran beberapa hari yang lalu di Kecamatan Way lima dan Kedondong yang melakukan kirab pemilu yang bertema ” Kirab Gerbek Pasar” kami mencoba menggali lebih dalam terkait hilangnya Dana OP ini.
Yang mengejutkan ada begitu banyak keluhan para petugas penyelenggara di Kelurahan dan Desa yang mengatakan “Udah OP ilang di suruh sumbangan Eh cuma dapet Snack tiga macam dan air mineral satu gelas,”
Dari keterangan beberapa Anggota PPS yang tidak ingin disebutkan namanya secara serentak berkomentar sama mengatakan “Kami sempat bingung bang dana OP untuk beberapa bulan di alihkan untuk kegiatan Kirab terus beberapa hari yang lalu kami di kumpulkan oleh pihak PPK untuk patungan (Sumbangan -Red) yang besarnya Rp. 250.000 Per PPS, ya kami selaku bawahan ikut ajalah walaupun agak berat mau diapakan lagi,” ucapnya.
Bertolak belakang dengan Pihak PPK yang saat dihubungi tidak mengakui adanya pungutan “Maaf mas nggak ada pungutan pungutan apa lagi nilainya sebesar itu (Rp 250.000- red) mas dapet keterangan dari siapa itu, sejauh ini kegiatan baik baik saja dan nggak ada masalah mas,” ungkapnya kepada Gerbang lampung raya.
Tak berhenti disitu, pihak media mencoba menelusuri dan menghubungi via pesan singkat WhatsApp salah satu komisioner KPU Pesawaran, ia mengatakan bahwa itu bukan ranahnya. “Silahkan hubungi divisinya saja, Mbak Murniati indah Permatasari” ungkapnya singkat.
Saat di hubungi Murniati indah Permatasari yang akrab di sapa Mbak Indah menjelaskan, Kirab Pemilu ini adalah kegiatan KPU RI yang di lakukan serentak di seluruh Indonesia untuk wilayah Lampung terbagi dua.
“Sementara Pesawaran adalah bagian dari titik jalur kedua yang dari Bengkulu, pesisir barat, Tanggamus, Pringsewu, pesawaran, Lampung Selatan dan Banten yang kemudian akan menuju ke Jakarta pada tanggal 26 Oktober 2023 ini, dalam kegiatan ini sudah dianggarkan masing-masing kabupaten/kota sama nilainya dan dalam kegiatan ini masing-masing KPU di tingkat Daerah diminta untuk melibatkan lembaga ad-hock di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa.
Saat ditanyakan terkait kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan dana pungutan kepada PPS dan PPK ditingkat Kecamatan dan Desa indah mengatakan, pihaknya sudah mendengar jika di tingkat PPK dan PPS ada pungutan tapi pihaknya tidak pernah meminta, “Kami tidak pernah memerintahkan adanya pungutan itu,” ungkap Indah Singkat.
Menyikapi hal Itu Barisan Anak Lampung Analitik Keadilan (BALAK) melalui Ketuanya Yuridis Mahendra mengatakan bahwa dalam sebuah kegiatan yang telah teranggarkan semestinya KPU di daerah bisa lebih transparan karena itu anggaran negara.
Terkait adanya Pungutan yang di lakukan PPK di tingkat PPS itu patut ditelusuri oleh aparat penegak hukum dan pihak penegak Hukum harus memeriksa mereka, Karena kan jelas dalam kegiatan itu sudah dianggarkan sehingga apa bisa di benarkan jika masih ada pungutan tanpa perintah pihak KPU.
“Ketika ada pungutan untuk satu kegiatan yang telah teranggarkan tanpa ada perintah pihak KPU artinya itu Pungli terstruktur sistematis dan masif dong, karena mengutip dana kepada pihak PPS untuk satu kegiatan yang telah teranggarkan tanpa izin KPU,” tegasnya..
Itu baru pungutan per PPS, lalu gimana dana Operasional (OP) PPK dan PPS yang nilainya cukup lumayan yang dalam beberapa bulan ini tidak digunakan pada kegiatan Kirab Pemilu ini juga.
“Agar transparan dan mencegah adanya dugaan tindak Korup dan pungli, saya meminta kepada aparat penegak hukum untuk segera memeriksa pihak KPU dan PPK,” ungkap Yuridis Mahendra.(Red)
