Bandarlampung – Dinilai gagal mewujudkan 33 janji serta gagal memimpin Provinsi Lampung, Aliansi Kesatuan Aksi Mahasiswa Untuk Lampung (KAMU Lampung) gelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Lampung. Selasa, (5/9/2023).
Aksi ini menyoroti terjadinya ketidak sesuaian 33 Janji Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Arinal-Nunik.
Kordinator Aksi, Sapriansyah mengatakan, selain gagal mewujudkan 33 janji, Gubernur dan wakil gubernur juga gagal memimpin Provinsi Lampung, hal ini dilihat dari banyaknya oknum pejabat dan pegawai daerah yang diduga kuat adanya praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dalam 49 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) provinsi Lampung.
“kepemimpinan Gubernur-Wakil Gubernur gagal merealisasikan 33 Janji untuk kemajuan masyarakat, dan kami rasa Arinal-Nunik tidak bisa memimpin seluruh OPD yang ada di Provinsi Lampung,” ucap Saprianysah.
Selain itu, Saprianyah juga menyayangkan beberapa Dinas yang berada di bawah naungan Gubernur Lampung diduga kuat telah bersekongkol untuk melakukan tindakan Korupsi.
“kami menyoroti beberapa dinas, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEPDA), Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi (BMBK), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung,” ungkapnya.
“persoalan yang kami soroti bukan hanya beberapa sample yang kami sampaikan kepada pemerintah Provinsi Lampung , bahkan seluruh OPD yang ada di Lampung terindikasi adanya KKN dalam pemerintahannya,” sambung Sapriansyah.
Sapriansyah juga menegaskan bahwa Dewan Legislatif atau DPRD Provinsi Lampung harus jeli dalam mengawasi kebijakan pemerintahan Provinsi Lampung, serta meminta APH menegakkan hukum setegak-tegaknya di Provinsi Lampung ini.
“Kami meminta DPRD Provinsi Lampung bisa mengawasi dengan jeli setiap kebijakan pemerintah, dan berharap kepada APH untuk bisa menegakkan hukum setegak-tegaknya,” tegas Sapriansyah.
Sayangnya hingga aksi usai, tak ada satupun Anggota DPRD Lampung yang menemui masa aksi, alhasil para masa aksi kembali dengan rasa kecewa lantaran aspirasi mereka tidak mendapatkan respon dari DPRD maupun Pemprov Lampung. (ALB)
