Pesisir Barat – Sebanyak 14 Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) di Kabupaten Pesisir Barat ternyata berasal dari luar daerah, alias impor.
Temuan itu diungkap oleh Kordinator Akademisi Pemilu dan Demokrasi (APD) Kabupaten Pesisir Barat Heri Kiswanto.
Menurut data yang berhasil dihimpun APD, hal itu merujuk pada analisis daftar calon sementara (DCS) DPRD Kabupaten Pesisir Barat.
Heri Kiswanto dalam keterangan tertulisnya menerangkan, bahwa ada sederet catatan penting dari temuan yang berhasil diungkap pihaknya.
Di antaranya, berdasarkan data DCS dalam angka jumlah bacaleg dari seluruh partai politik di Kabupaten Pesisir Barat yakni sebanyak 246 orang, terdiri dari jumlah bacaleg laki-laki 153 orang dan bacaleg perempuan 93 orang.
“Nah jumlah bacaleg impor atau luar dari Kabupaten Pesisir Barat ada 14 orang,” kata Heri
Parpol dengan bacaleg laki-laki terbanyak Partai Persatuan Pembangunan (17 orang). Lalu Parpol dengan jumlah Bacaleg perempuan tertinggi Partai Demokrat (11 orang).
Lalu, Parpol dengan jumlah bacaleg impor alias luar Kabupaten Pesisir Barat tertinggi yaitu Partai Gerindra (5 orang).
“Secara keseluruhan, dari 246 orang bacaleg yang didaftarkan oleh 12 partai politik di Kabupaten Pesisir Barat, 93 di antaranya dari kalangan wanita, selebihnya sebanyak 153 orang adalah pria,'” lanjutnya.
Heri lantas mengatakan, jika dihitung persentasenya sudah memenuhi ambang minimum 30 persen kuota perempuan yaitu di angka 39 persen.
Berikutnya, 93 orang bacaleg perempuan tersebut terdistribusi pada setiap dapil dengan komposisi nomor urut yang beragam.
“APD mencermati hanya ada 5 orang perempuan yang diberikan nomor urut 1 di dapilnya masing-masing.” lanjut Heri.
Adapun Partai yang menjadikan perempuan Bacaleg bernomor urut 1 yaitu partai PDIP, GELORA, PKS PERINDO dan PPP masing-masing 1 orang.
Sedangkan PKB, GERINDRA, GOLKAR, NASDEM, PAN, PBB dan Demokrat sama sekali tidak memberi kesempatan pada kaum hawa untuk bertengger di nomor urut 1.
Lebih lanjut Heri menjelaskan, bahwa secara keseluruhan, ada 14 orang WNI non KTP Pesisir Barat dari berbagai daerah yang berkontestasi memperebutkan kursi DPRD Kabupaten Pesisir Barat pada Pemilu 2024.
Dari 12 parpol, jumlah bacaleg impor terbanyak berasal dari Partai Gerindra sebanyak 11 orang, sedangkan PKB, GELORA, PAN, PBB, PERINDO dan PPP seluruh bacalegnya merupakan warga Pesisir Barat.
Menurut Heri, afirmasi keterlibatan perempuan sebagai calon anggota legislatif di Kabupaten Pesisir Barat baru sebatas pemenuhan ambang batas minimum 30 persen, tanpa mengutamakan soal jumlah, sebaran dan nomor urut.
“Hal ini menandakan bahwa sudut pandang partai politik dalam konteks peran perempuan dalam politik di Kabupaten Pesisir Barat perlu diperluas,” terangnya.
Ia juga mengatakan, bahwa Kabupaten Pesisir Barat adalah Kabupaten yang masih muda hal ini membuat medan persaingan menjadi terbuka bagi siapa saja.
“Tingginya jumlah bacaleg non KTP Pesisir Barat menunjukkan bahwa kualitas dan kapasitas kader partai politik dari kalangan warga Pesisir Barat masih perlu ditingkatkan agar mampu berkontestasi secara lebih baik,” kata Heri.
Dirinya juga menambahkan, keterbukaan informasi bagi publik pada hal-hal yang bersifat informasi publik masih perlu diperkuat.
Baik KPU maupun Partai Politik harus lebih transparan dalam hal membuka informasi terkait rekam jejak bacaleg yang diusungnya.
Di sisi lain, menurut Bawaslu harus juga meningkatkan kinerja pengawasannya dan merilis hasil-hasil pengawasannya kepada publik pada setiap tahapan.
Sebagai respon atas semua fenomena tersebut di atas, kata Heri, APD dengan Fakultas Kontestasi Nya akan menggelar program peningkatan kapasitas bagi peserta pemilu di Kabupaten Pesisir Barat.
“Khususnya bagi bacaleg perempuan, untuk meningkatkan kualitas bacaleg itu sendiri dan kontestasi secara umum dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Pesisir Barat,” ujar Heri Kiswanto. (*)
