Lampung Barat (Gerbang Lampura) – Dalam rangka menanggulangi kemiskinan ekstrem berbasis desa dan pemanfaatan Data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Pemkab Lambar melaksanakan Rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Aula Kagungan Setdakab, Selasa (23/08/22).
Dasar Pelaksanaan kegiatan Rakor TKPK ini dilaksanakan sebagai bagian dari tugas dan fungsi kelembagaan TKPK Kabupaten Lampung Barat dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem tahun 2022
Turut hadir, Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim, M.Si, M.Kn, Ph.D Bupati Lambar H. Parosil mabsus, Wakil bupati Drs. Mad hasnurin, Sekretaris Daerah Nukman, MM, staf ahli, Asisten, Ketua TP-PKK Partinia Parosil Mabsus, Ketua DWP Zelda Nukman, Bidan Pekon Lokasi stunting, Peratin Lokus penanganan kemiskinan ekstrim.
Sejak tahun 2018 sampai 2020 angka kemiskinan di kab Lambar mengalami penurunan dari 12,92% ke-12 52% namun pada tahun 2021 terjadi peningkatan sebagai dampak dari covid 19
Adapun jumlah penduduk miskin secara makro pada tahun 2019 sebanyak 39.000 jiwa lebih menurun pada tahun 2020 sebesar 38.000 jiwa lebih dan mengalami peningkatan kembali menjadi 39.000 lebih pada tahun 2021.
Garis kemiskinan di Kabupaten Lampung Barat dari waktu ke waktu mengalami peningkatan di mana pada tahun 2019 400.462 rupiah perkapita per bulan sedangkan pada tahun 2020 meningkat menjadi 443.313 perkapita perbulan dan pada tahun 2021 sebesar 457.478 per kapita perbulan
Berdasarkan data kemiskinan makro yang tertuang dalam dtks tahun 2020 jumlah rumah tangga yang tercantum di dalam dtks itu sebanyak rumah tangga sebanyak 33.334 rumah tangga dengan individu 12.136 jiwa
Data kemiskinan ekstrem di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2021 12,52% dan dibandingkan dengan provinsi Lampung sebesar 12,34% dan Indonesia di bawah 2 digit yaitu 9,78%,
Penanggulangan kemiskinan ekstrem tim koordinasi penanggulangan kemiskinan telah melakukan langkah-langkah diantaranya, menetapkan strategi penanggulangan kemiskinan melalui pelaksanaan program kegiatan pada perangkat daerah terkait
Peningkatan kualitas perencanaan untuk penanggulangan kemiskinan berbasis DTKS maka pemerintah Kabupaten Lampung Barat saat ini dalam proses pembuatan atau penyelesaian aplikasi sipakis hebat (Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan)
Sistem informasi penanggulangan kemiskinan berbasis DTKS menggunakan kata pakis karena Kabupaten Lampung Barat ada tanaman endemik paku-pakuan yang dikenal dengan pakusura dan saat ini pakusura juga sudah dijadikan sebagai tugu di tengah kota Liwa sebagai tugu arah
Sedangkan kata hebat adalah akronim adalah tagline dari PC Kabupaten Lampung Barat 2017-2022 yaitu terbentuknya Lampung Barat yang hebat dan sejahtera.
H. Parosil Mabsus dalam sambutannya mengatakan, penanganan kemiskinan dan stunting ini tidak bisa hanya dibebankan dengan salah satu perangkat daerah atau satu sektor tetapi tentu penanganan ini mesti harus kita lakukan secara bersama-sama
Penanganannya pun harus memiliki indikator yang jelas dari awal dulu Lampung Barat ini merupakan Kabupaten tertinggal biasanya Kabupaten tertinggal itu juga identik dengan Kabupaten miskin tetapi Alhamdulillah tahun 2019 Lampung Barat mampu keluar dari kabupaten tertinggal
“Tahun 2019 hingga 2020 sebetulnya posisi Lampung Barat cukup bergembira kurvanya angka kemiskinan menurun tetapi karena dampak pandemi covid-19 tahun 2021 dan 2022 ini terjadi peningkatan dan peningkatan ini bukan hanya dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Lambar saja tetapi tentu secara umum adalah Indonesia merasakan dampak dari pada pandemi covid 19,” ucap Parosil.
Selanjutnya bupati Parosil juga berterima kasih kepada Wakil Gubernur Provinsi Lampung karena beliau ini orang yang memiliki keinginan yang mulia dan perhatian yang serius
“Saya termasuk orang yang selalu mengikuti Instagram beliau mengapa saya sampaikan seperti itu beliau sering mengupload kegiatan-kegiatan terkait dengan bagaimana menjadikan ibu yang mampu melahirkan anak yang sehat dan cerdas,” ucap Parosil.
Sebagai pemimpin pemerintah Kabupaten Lampung Barat tentu saja pihaknya sudah melakukan berbagai macam upaya langkah terkait dengan penanganan stunting dan juga angka kemiskinan
“Saya sudah memberikan arahan kepada seluruh kepala desa ataupun peratin agar dapat menggunakan Dana desa untuk penanganan kemiskinan dan juga penurunan angka stunting yang ada di pekonnya masing-masing,” ungkapnya.
Sebagian besar perhatian sudah melakukan arahan terkait dengan koordinasi dengan bidan desa dan juga perawat Pekon
“Perawat Pekon ini mungkin salah satu kabupaten yang ada Provinsi lampung yang punya perawat Pekon mungkin hanya di Lampung Barat,” kata dia
Jadi kalau peratinnya nanti ditanya berapa jumlah angka stunting yang ada di Pekon dan berapa jumlah Ibu yang hamil hari ini dia nggak tahu berarti Pak Peratin nya tidak memberayakan bidan desanya dan perawat Pekon yang ada di Pekon tersebut.
“Saya berharap kepada kita semua karena kita sudah punya bidan desa dan perawat Pekon dan juga sudah memiliki kepala desa maka untuk sering sering berkalaborasi bersinergi dengan dinas terkait,” harap Parosil
Pada kesempatan Pak Cik sapaan akrab Bupati Lambar menyampaikan apresiasi sekaligus juga terima kasih kepada Ibu Wakil gubernur yang kiranya selalu memberikan semangat dorongan dan motivasi kepada pemerintah Lampung Barat untuk menurunkan angka stunting
“Karena stunting ini merupakan masa depan kita mau buat program apapun sebagus apapun kalau ternyata angka stunting nya tinggi itu artinya kita tidak berhasil karena stunting ini kalau dia sampai Zero atau nol berarti kita berhasil berarti kita sudah meletakkan orang memiliki harapan dan juga masa depan,” pungkas Pak Cik
Di tempat yang sama Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim, mengatakan sesuai dengan visi misi presiden Republik Indonesia terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat mandiri dan kepribadian berlandaskan gotong royong termasuk juga prinsip itu yang kita kerjakan di provinsi Lampung.
Persis seperti yang disampaikan Pak Bupati tadi “enggak bisa kalau nggak keroyokan nggak bisa kalau hanya sendiri-sendiri menjalankan yakin aja kalau sendiri enggak mampu maka memang termasuk juga di semua bukti semua level maka memang gotong royong ini adalah suatu keharusan,” ungkapnya.
Apalagi menangani sesuatu yang esensial seperti angka kemiskinan yang berusaha kita turunkan dan juga persoalan stunting banyak lagi persoalan yang lainnya.
Targetnya adalah angka kemiskinan kita yang masih di atas rata-rata nasional bisa turun di bawah rata-rata nasional, berharap angka konkritnya di Lampung Barat ini bisa turun sampai ke angka 1282 berharap turun di empat jadi bisa sampai di bawah 10.
Sedangkan untuk stunting rata-rata nasional juga udah satu digit 9,54 kita berharap kita turun agak ngejar diangka di bawah 9,4 syukur-syukur bisa delapan
selanjutnya Nunik sapaan akrab wagub provinsi Lampung mengatakan untuk stunting juga kita berharap meskipun situasi hari ini sudah hebat menurut kita semua karena penurunan angka stunting kita lompatannya tinggi sekali lompatannya luar biasa sehingga di tahun 2021 kita masuk 5 besar yang angka prevalensi stuntingnya ini terendah di tingkat nasional.
“Target yang lebih maksimal kita harapkan angka stunting ini di Lampung Barat bisa sampai Zero, langkahnya sebenarnya hampir sama seperti yang kita kerjakan di 2020-2021 untuk Kabupaten layanan anak,” ucap Nunik
Kunci utama adalah punya perencanaan kegiatan yang matang harus dituangkan memang punya rencana kegiatan untuk menurunkan stunting dan kemiskinan dituangkan dalam dokumen rencana kegiatannya yang pertama yang kedua dimulai untuk lebih masih rembuk stunting bahkan sampai ke level desa itu sekali jalan karena kan sekalian ada bosan sekalian mohon kepada perhatin bisa laksanakan ini perlu didokumentasikan juga hasilnya dan kawan-kawan.
Langkah terakhirnya pasti lakukan review akhir tahun Apakah angka dan apa langkah dari awal tadi sudah dilaksanakan semua nanti mungkin di review di akhir tahun kita mungkin kalaupun tidak bisa melaksanakan secara offline kita akan melakukan secara online
Prinsipnya adalah penataan internal agar penanganannya ini bisa kena sekali jalan dengan angka kemiskinan makanya kita sandingkan dengan dtks karena penanganan kemiskinan enggak bisa kalau hanya mengandalkan anggaran APBD Kabupaten kota
Jadi biar dilakukan percepatan agar data administrasi warga miskin nggak ada kendala supaya bisa masuk ke dtks tinggal di advokasi oleh dinas sosial kalau administrasinya sudah difasilitasi jadi tinggal didorong maksimal agar mendapatkan program-program terutama dari pusat
“Kalau di pusat banyak masuk yang bisa di data dari sipakis yang hebat ini pasti ketahuan mana tadi yang kantong-kantong kemiskinannya,” pungkas Nunik (Aldi).
