Lampung Tengah – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Tengah (Lamteng) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (PMK) sukses meningkatkan status kampung mandiri, maju, dan berkembang.
Hal itu di ungkapkan Kepala Dinas PMK Lamteng Fathul Arifin,S.IP.,MM melalui pesan singkatnya, Selasa (30/5/2022).
Fathul menjelaskan, Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks komposit yang dibentuk berdasarkan 3 indeks.
Yaitu, Indeks Ketahanan Sosial (Pendidikan, Kesehatan, Modal, Sosial, Permukiman), Indeks Ketahanan Ekonomi (Keragaman Produksi Masyarakat, Akses Pusat Perdagangan dan Pasar, Akses Logistik, Akses Perbankan, Keterbukaan Wilayah) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (Kualitas Lingkungan, Bencana Alam dan Tanggap Bencana).
“Dalam upaya optimalisasi pembangunan kampung, diperlukan ketersediaan data dasar yang dipetakan dalam IDM, Indeks Desa Membangun digunakan oleh Pemerintah sebagai alat untuk mengukur status perkembangan suatu Kampung, sehingga rekomendasi kebijakan yang diperlukan akan lebih tepat sasaran,” kata Fathul.
Di mana, lanjut Fathul, pada tahun 2021 lalu, status IDM Kampung-kampung yang ada di Lamteng terdiri dari 3 Kampung Mandiri yang terdiri dari Kampung Bandar Agung, Kalirejo dan Kota Gajah, lalu 121 Kampung Maju, dan 174 Kampung Berkembang, juga terdapat 3 kampung yang tertinggal yakni, Kampung Mataram Ilir, Tawang Negeri dan Kota Batu.
Berdasarkan hasil pemutakhiran data IDM Tahun 2022, tambah Fathul, ada kenaikan yang sangat signifikan terkait status Kampung.
“Bila pada tahun 2021 di Lampung Tengah hanya ada 3 Kampung berstatus Mandiri namun pada tahun 2022 ini menjadi 16 Kampung yang berstatus Mandiri. Kampung Maju dari 121 naik menjadi 147 dan Kampung Berkembang berjumlah 138 kampung serta tidak ada lagi kampung yang berstatus kampung tertinggal,” tambah nya.
Untuk diketahui, keberhasilan melepaskan status kampung tertinggal dan menaikkan jumlah kampung mandiri di Lampung Tengah ini merupakan wujud komitmen Bupati Lampung Tengah Hi. Musa Ahmad,S.Sos dalam upaya memaksimalkan pembangunan di Kampung-kampung yang ada.
“Tentunya hal tersebut tak terlepas dari ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi pembangunan yang tepat untuk kampung, sesuai dengan partisipasi dan karakteristik kampung,” pungkas nya. (Rian)
