MESUJI – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mesuji mendapat lima penghargaan atas kinerja mereka selama tahun 2024. Namun, di balik apresiasi tersebut, transparansi pengelolaan anggaran hibah Pilkada 2024 senilai Rp11,2 miliar menjadi sorotan. Hingga kini, belum ada evaluasi dari aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dibandingkan Pilkada 2016 yang hanya mendapat hibah Rp4 miliar dengan kebutuhan serupa, lonjakan anggaran ini dinilai tidak wajar oleh sejumlah pihak. Tokoh masyarakat Mesuji, Raham, mempertanyakan keabsahan penghargaan yang diraih Bawaslu Mesuji.
“Kalau mau berbohong, jangan di Kabupaten Mesuji. Saya baca di media, Bawaslu dapat lima penghargaan terbaik. Wah, sempurna sekali senyumnya,” ujarnya, Sabtu (1/2/25).
Adapun penghargaan yang diterima Bawaslu Mesuji meliputi:
1. Terbaik 1 Kategori Pengembangan dan Peningkatan SDM Pengawas Tahun 2024
2. Terbaik 1 Kategori Pengelolaan Data SDM Bawaslu Kabupaten/Kota dan Pengawas Adhoc Tahun 2024
3. Terbaik 1 Kategori Pengelolaan Keuangan Hibah Tahun 2024
4. Terbaik 2 Kategori Pelaporan LHKPN dan LHKAN Non-LHKPN Tahun 2024
5. Nominasi Kategori Pelaporan dan Perbendaharaan Tahun 2024
Namun, Raham menilai ada banyak kejanggalan yang perlu diklarifikasi, mulai dari hak-hak pengawas yang dikurangi hingga dugaan penyalahgunaan anggaran.
“Apakah pengawas yang dikebiri haknya itu termasuk terbaik? Apakah dugaan pencurian listrik yang merugikan negara juga terbaik? Lebih heran lagi, dari Rp11,2 miliar hibah, disebut tidak ada kerugian negara. Sungguh mengharukan,” tegasnya.
Ia pun mendesak kepolisian dan kejaksaan untuk segera bertindak, sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi.
“Demi masyarakat, transparansi harus ditegakkan. Polres dan kejaksaan harus mengambil langkah tegas!” pungkas Raham.
(Red)
